Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara karena menggunakan uang "biaya umum" beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan uang tersebut sebagai dasar analisis, penilaian, dan penyusunan LHAPKKN, padahal "biaya umum" bukan uang kas BLUD RSUD, tidak termasuk ruang lingkup penugasan audit, serta dokumen-dokumen tersebut bukan merupakan dokumen BLUD RSUD dan tidak memenuhi persyaratan sebagai bukti audit yang cukup, relevan, dan kompeten sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi sehingga tidak ada relevansinya dengan objek pemeriksaan maupun sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara terhadap keuangan BLUD RSUD.

3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang terdiri atas: 

a. Kerugian materiil sebesar Rp 5.082.994.520,00 (lima milyar delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah);  dan  

b. Kerugian immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian gugatan ini diajukan dengan itikad baik, untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Atas perhatian dan keadilan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat mengucapkan terima kasih.