berdasarkan ketentuan Pasal 77 butir a, Pasal 78 KUHAP, Pasal 80, Pasal 82 KUHAP dan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 adalah patut dan memenuhi rasa keadilan apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1A berkenan untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan a quo, dan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah Penetapan Tersangka terhadap Pemohon Praperadilan Nomor S.Tap/129.a/I/2025/ Satreskrim tertanggal 7 Januari 2025 sehubungan dengan Laporan Polisi  LP/A/16/XI/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLRES BANTUL/POLDA D.I. YOGYAKARTA tanggal 19 November 2024.
3. Memerintahkan Termohon Praperadilan untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon Praperadilan atas dugaan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Polisi No. LP/A/16/XI/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLRES BANTUL/POLDA D.I. YOGYAKARTA tanggal 19 November 2024, serta menerbitkan Surat Penghentian Proses Penyidikan (SP3) sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon Praperadilan setelah Putusan Praperadilan ini.
5. Memerintahkan Termohon Praperadilan untuk mematuhi dan melaksanakan Keputusan tersebut.
6. Menghukum Termohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara.

Demikian Permohonan Praperadilan ini kami sampaikan, atas perkenaan Yth. Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1A melalui Yang Mulia Hakim dalam perkara permohonan Praperadilan a quo ini, diucapkan terima kasih.