PRIMAIR :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap putusan perkara perdata Nomor: 98/Pdt/2016/PT.Yyk. Jo. Nomor: 62/Pdt.G/2015/PN.Btl. PARA PELAWAN untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum PARA PELAWAN adalah Pelawan yang baik dan benar.
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Almarhum Wiryo Pramono alias Saparsih sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3402-KM-01122011-0006 tertanggal 02 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul telah meninggal dunia.
4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa: Almarhumah Suradji Alias Kasih Alias Widayati sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3402-KM-08062017-0007 Tertanggal 12 Juni 2017, BUWONO dan PRIHONO telah meninggal dunia.
5. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa: CHRISTINA SRI ASTUTY/Anak/PELAWAN I, DWI WISNU SANTOSA/anak/PELAWAN II, CICILIA TRI ROSI IRIANI/Anak, GLORIA KOMANDO IRIANTI/Anak, ARI ASTUTI/Anak, dan ANTONIUS PRIHADI TEGUH SANTOSA/Anak/TERLAWAN II, adalah ahli waris sah dari Almarhum Wiryo Pramono alias Saparsih dan Almarhumah Suradji Alias Kasih Alias Widayati.
6. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan Bersama tertanggal 9 Mei 1989, Surat Kesepakatan tertanggal 4 Februari 1990, Surat Pernyataan Tertanggal 6 Januari 1991, dan Kwitansi tertanggal 6 Januari 1991 tentang pelepasan hak waris dan pernyataan penerimaan uang ganti bagian waris (susui), adalah sah secara hukum dan mengikat serta tetap berlaku.
7. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum ahli waris yang bernama: CICILIA TRI ROSI IRIANI/Anak, GLORIA KOMANDO IRIANTI/Anak, ARI ASTUTI/Anak, TELAH MELAPASKAN/MENOLAK HAK WARIS dari Almarhum Wiryo Pramono alias Saparsih dan menyerahkan kepada PELAWAN I dan PELAWAN II dan TERLAWAN II.
8. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum sebidang tanah yang tercatat dalam Letter C Nomor:  1125/Bantul, Persil Nomor: 52 d, P.III, luas: ± 430 m2 (Empat Ratus Tiga Puluh meter persegi) atas nama: Almarhum Wiryo Pramono alias Saparsih terletak di Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Batas-batas: sebelah Utara: Makmun/BRI Syari’ah, sebelah Selatan: Jalan DI Panjaitan, sebelah Barat: Prasetyo, Setiyo, Thalip, Siswo Hartoyo, dan sebelah Timur: Siswo Hartoyo, Wargo Martoyo. /Obyek sengketa adalah tanah warisan Almarhum Wiryo Pramono alias Saparsih yang sebagian milik PELAWAN I dan PELAWAN II.
9. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 08981/Bantul, Surat Ukur Nomor: 03926/2012 tanggal 03 Oktober 2012, Luas: 435 m2 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima meter persegi) terdaftar atas nama: ANTONIUS PRIHADI TEGUH SANTOSA/TERLAWAN II yang berasal dari Letter C Nomor:  1125/Bantul, Persil Nomor: 52 d, P.III, luas: ± 430 m2 (Empat Ratus Tiga Puluh meter persegi) atas nama: Almarhum Wiryo Pramono alias Saparsih adalah cacat hukum dan batal demi hukum.
10. Memerintahkan kepada TURUT TERLAWAN untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 08981/Bantul, Surat Ukur Nomor: 03926/2012 tanggal 03 Oktober 2012, Luas: 435 m2 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima meter persegi) terdaftar atas nama: ANTONIUS PRIHADI TEGUH SANTOSA/TERLAWAN II terletak di Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Batas-batas: sebelah Utara: Makmun/BRI Syari’ah, sebelah Selatan: Jalan DI Panjaitan, sebelah Barat: Prasetyo, Setiyo, Thalip, Siswo Hartoyo, dan sebelah Timur: Siswo Hartoyo, Wargo Martoyo. dan selanjutnya untuk dikembalikan seperti keadaan semula.
11. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa sebagian tanah obyek sengketa adalah milik PELAWAN I, dan PELAWAN II yang diperoleh dari warisan Almarhum Bapak Wiryo Pramono alias Saparsih dan pengantian bagian hak waris (susui) dari GLORIA KOMANDO IRIANTI yang harus dilindungi dari suatu (sita) Eksekusi.
12. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa putusan perkara perdata Nomor: 98/Pdt/2016/PT.Yyk. Jo. Nomor: 62/Pdt.G/2015/PN.Btl. batal demi hukum dan putusan tersebut harus diperbaiki karena sebagian obyek eksekusi adalah milik PELAWAN I dan PELAWAN II.
13. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk menghentikan dan/atau menangguhkan Permohonan Eksekusi Nomor: 11/EKS/2017/PN.Btl. terhadap putusan perkara perdata Nomor: 98/Pdt/2016/PT.Yyk. Jo. Nomor: 62/Pdt.G/2015/PN.Btl. sampai Perlawanan Pihak Ketiga ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
14. Memerintahkan dan menghukum PARA TERLAWAN dan TURUT TERLAWAN atau siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini untuk patuh dan tunduk pada Putusan Perkara ini.
15. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bijvooraad), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi.
16. Menghukum PARA TERLAWAN untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Bantul berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan.