A. TUNTUTAN UMUM :

PENGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul agar berkenan memutuskan  :
1.    Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya.
2.    Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara.
3.    Menerima   dan   menyatakan   gugatan   PENGUGAT adalah   GUGATAN   untuk Kepentingan Perlindungan Konsumen;
4.    Menyatakan OBJEK yang di Persengketakan dan Keberadaan PENGUGAT serta TERGUGAT Ketiga-tiganya terdapat Hubungan Hukum satu sama lain, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
5.    Menyatakan Perbuatan para TERGUGAT merupakan perbuatan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Pasal  4  Hak  konsumen  atau  Pasal  7 Kewajiban pelaku usaha;
6.    Menyatakan Perbuatan para TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Konsumen;
7.    Menyatakan tindakan TERGUGAT I tidak menyerahkan Salinan dokumen-dokumen perjanjian merupakan Pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan Perlindungan Konsumen;
8.    Menghukum TERGUGAT I untuk menyerahkan Salinan Asli dokumen kepada konsumen sebagai berikut: SKMHT, APHT, dan SHT kepada KONSUMEN;
9.    Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terebih dahulu (uitvoerbaarbij voorraad).

B. TUNTUTAN KHUSUS :

TERGUGAT I : _________________________________ PT. PERMODALAN MADANI VENTURA SYARIAH Perwakilan Yogyakarta, agar Majelis memutuskan untuk : 
1.    Membatalkan/meninjau kembali Tahapan Proses Lelang yang telah dillakukan karena patut diduga cacat prosedur; 
2.    Memberikan kesempatan Penjualan aset debitur yang dijaminkan di PT. PERMODALAN MADANI VENTURA SYARIAH Perwakilan Yogyakarta kepada debitur secara mandiri;
3.    Memberikan tengat waktu yang cukup untuk melakukan penjualan aset tersebut;
4.    Apabila status kredit Ibu Sumarsih dinyatakan/dikualifikasikan “MACET” (Kolektabilitas 5) mohon agar PT. PERMODALAN MADANI VENTURA SYARIAH Perwakilan Yogyakarta tidak mengenakkan/membebankan “TUNGGAKAN BAGI HASIL & TUNGGAKAN POKOK” kepada debitur karena bertentangan dengan prinsp-prinsip Syariah (Profit-Loss sharing & Fatwa DSN-MUI 07/2000).

TERGUGAT II : _________________________ NOTARIS & PPAT RETNO HASTUTI SANDYAKAWURI, SH. M.Kn. ___________________________
agar Majelis memutuskan untuk :
1.    Membatalkan/Merevisi HAK TANGGUNGAN Nomor 02790/2025 Peringkat 1 APHT PPAT Retno Hastuti Sandyakawuri Nomor 82/2025 tanggal 13-06 -2025.

TERGUGAT III Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta agar Majelis memutuskan untuk :

(2.1) Memerintahkan Kepada TERGUGAT III ( KPKNL ) Untuk 
        MEMBATALKAN Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan 
        Nomor 02790/2025, keterkaitan :

TURUT TERGUGAT : _______________________________________
1.    TURUT TERGUGAT I Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. agar Majelis memutuskan untuk : :
_ Memberikan Salinan sesuai Aslinya “Serfifikat Hak Tanggungan 
   (SHT)” atas nama debitur;

2.    TURUT TERGUGAT II Kepala Kantor OJK Regional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lembaga pengawas sektor perbankan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 agar Majelis memutuskan untuk :

2.1    TURUT TERGUGAT III telah lalai dalam menjalankan tugasnya sebagaimana : 

3.2 Agar TURUT TERGUGAT III “Meminta Permohonan maaf 
      kepada Pengadu/Konsumen/Debitur secara tertulis, serta 
     memastikan hak-hak Konsumen lebih lanjut”.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).